Program Tol Laut yang diluncurkan pada era Presiden Joko Widodo memiliki tujuan utama untuk mengurangi disparitas harga barang di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP). Hingga 2024, Tol Laut telah beroperasi dengan 39 rute yang menggunakan 37 kapal dan menghubungkan 109 pelabuhan di seluruh Indonesia. Program ini beroperasi dengan sistem subsidi operasional untuk menekan biaya distribusi logistik dan menjaga stabilitas harga barang di wilayah 3TP​

Secara umum, program ini dianggap berhasil dalam meningkatkan konektivitas dan ketersediaan barang di wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh transportasi komersial. Efeknya, harga barang di beberapa wilayah cenderung lebih stabil dibandingkan sebelum adanya Tol Laut. Namun, efektivitas program ini tidak sepenuhnya optimal karena adanya beberapa kendala seperti ketidakseimbangan muatan (belum optimalnya muatan balik), keterbatasan infrastruktur, dan fiskal. Beberapa pihak, termasuk Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), menilai bahwa konsep “trade follow the ship” atau perdagangan yang mengikuti trayek kapal, belum terealisasi dengan maksimal​

Meski banyak manfaat, program ini masih membutuhkan evaluasi lanjutan, termasuk perbaikan rute dan frekuensi kapal, penyesuaian regulasi, serta pengelolaan anggaran yang lebih transparan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan dampaknya di masa depan.