PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) adalah salah satu perusahaan milik negara yang memainkan peran signifikan dalam kebijakan perdagangan komoditas di Indonesia, termasuk gula. Selama masa jabatan Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan, PT PPI berada di pusat kebijakan impor gula yang kontroversial.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) didirikan pada tahun 2003 melalui penggabungan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perdagangan. Ketiga BUMN tersebut adalah:

1. PT Dharma Niaga (Persero): Didirikan pada tahun 1950, PT Dharma Niaga (Persero) awalnya bertugas untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan pokok di dalam negeri.
2. PT Tjipta Niaga (Persero): Didirikan pada tahun 1951, PT Tjipta Niaga (Persero) juga berfokus pada perdagangan barang-barang kebutuhan pokok dan komoditas lainnya.
3. PT Pantja Niaga (Persero): Didirikan pada tahun 1961, PT Pantja Niaga (Persero) berperan dalam perdagangan umum serta ekspor dan impor komoditas.

Penggabungan ketiga perusahaan ini bertujuan untuk memperkuat posisi dan kapasitas perdagangan negara dalam menghadapi persaingan global serta meningkatkan efisiensi operasional. PT PPI kemudian ditugaskan untuk menjalankan berbagai kegiatan perdagangan, baik di pasar domestik maupun internasional, dengan fokus pada barang-barang strategis seperti pangan, termasuk gula.

Thomas Trikasih Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari Agustus 2015 hingga Juli 2016. Selama masa jabatannya, kebijakan impor gula menjadi salah satu topik yang cukup kontroversial. PT PPI, sebagai salah satu BUMN yang diberi tugas mengimpor gula, berada di pusat kebijakan ini. Beberapa peran dan aktivitas PT PPI dalam konteks ini meliputi:

1. Impor dan Distribusi Gula: PT PPI diberikan izin untuk mengimpor gula mentah dan gula rafinasi untuk memenuhi kebutuhan domestik. Perusahaan ini bertanggung jawab untuk mendistribusikan gula tersebut ke pasar lokal, dengan tujuan menjaga stabilitas harga dan pasokan.
2. Stabilisasi Harga: Salah satu alasan utama untuk memberikan izin impor kepada PT PPI adalah untuk mencegah lonjakan harga gula di pasar domestik. Dengan pasokan tambahan dari impor, diharapkan harga gula tetap stabil dan terjangkau bagi konsumen.
3. Pemenuhan Kebutuhan Industri: Selain untuk konsumsi rumah tangga, impor gula juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman yang membutuhkan gula rafinasi sebagai bahan baku.

Meskipun tujuan dari kebijakan impor gula adalah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan, langkah ini menuai kritik dari berbagai pihak. Beberapa kritik utama meliputi:

1. Stok Gula Domestik: Kritik muncul karena kebijakan impor dilakukan saat stok gula dalam negeri melimpah. Banyak yang berpendapat bahwa impor tersebut tidak diperlukan dan malah merugikan petani tebu lokal yang kesulitan menjual hasil panennya.
2. Transparansi Proses Impor: Ada kekhawatiran tentang kurangnya transparansi dalam proses pemberian izin impor. Pertanyaan muncul mengenai bagaimana PT PPI dan perusahaan lainnya dipilih untuk mendapatkan izin impor dan apakah prosesnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
3. Pengaruh Politik dan Ekonomi: Kebijakan impor gula juga diduga dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Beberapa pihak mencurigai adanya konflik kepentingan dalam penentuan kuota impor dan distribusi.

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) adalah perusahaan milik negara yang didirikan melalui penggabungan tiga BUMN perdagangan pada tahun 2003. Semasa jabatan Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan, PT PPI memainkan peran penting dalam kebijakan impor gula yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan di pasar domestik. Namun, kebijakan ini juga memicu kontroversi dan kritik terkait transparansi proses impor, dampak terhadap petani tebu lokal, dan potensi pengaruh politik. Pemeriksaan lebih lanjut dan audit independen dapat membantu mengklarifikasi peran PT PPI dan memastikan kebijakan impor gula dilakukan sesuai dengan kepentingan nasional dan prinsip good governance.